Monday, November 28, 2011

Pusat Tak Serius Tuntaskan Kasus Montara

JAKARTA -- Upaya untuk menyelesaikan masalah pencemaran laut Timor akibat ledakan sumur minyak di Blok West Atlas Montara, Australia Utara, 21 Agustus 2009 lalu makin tak menentu. Ini setelah Ketua Tim Advokasi Penyelesaian Petaka Montara yang juga salah satu Deputi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Masnelyarti Hilman mengatakan bahwa penyelesaian masalah ini ditunda hingga waktu yang tidak ditentukan. Sudah begitu, Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya sebagai pengganti Gusti Muhammad Hatta belum bisa mengambil langkah strategis lantaran masih memelajari seluk beluk soal lingkungan.

Menyikapi hal ini, Pemerhati Masalah Laut Timor yang juga Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), Ferdi Tanoni mengaku kecewa. Pasalnya perjuangan rakyat NTT yang terdampak dan terancam dengan persoalan pencemaran ini sepertinya tak dihiraukan pemerintah pusat.

Ferdi menilai, pemerintah pusat tak serius menyelesaikan masalah pencemaran ini. Penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor dihambat para elit birokrat di Jakarta, terutama mereka yang masuk Tim Nasional Penaggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (Tim Nas PKDTML). Rakyat NTT kecewa, bayangkan sejak terjadinya pencemaran hingga kini dua tahun berselang, upaya penyelesaian tidak jelas. Bahkan prosesnya terkatung-katung dan saya menduga hal ini dibuat sengaja dilakukan dengan penuh kesadaran,\" ungkap Ferdi Tanoni kepada Fajar Media Center (FMC) Jakarta, Minggu (26/11).

“Sejak awal terjadinya ledakan sumur minyak Montara, para elit birokrat ini tidak pernah mau mengakui bahwa perairan Indonesia telah tercemar. Nanti setelah adanya desakan demi desakan masyarakat NTT bersama YPTB akhirnya mereka baru mau mengakuinya,” tambah Ferdi.

Ketidakseriusan pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah ini, lanjut Ferdi bisa juga dilihat dari tidak seriusnya pemerintah untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang patut, transparan, menyeluruh dan kredibel sebagaimana lazimnya penyelesaian sebuah peristiwa pencemaran minyak di laut, dan juga sebagaimana atas permintaan serta harapan dari masyarakat NTT sendiri maupun YPTB.

\"Padahal jika hal ini dilakukan, pemerintah tentu akan memiliki bukti atau data yang akurat dan kredibel guna meminta pertanggungjawan dari perusahaan pencemar Laut Timor, dalam hal ini PTTEP Australasia serta Pemerintah Federal Australia,” seru Tanoni.

YPTB, demikian Ferdi, menilai bahwa Pemerintah Indonesia mengetahui dengan pasti dan sadar bahwa pencemaran laut Timor ini telah mengakibatkan ratusan ribu rakyat NTT menjadi korban baik dari segi sosial ekonomi,lingkungan maupun dampak terhadap kesehatan masyarakat, namun terkesan mengabaikan dan cenderung membela PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia.

Ferdi menduga, salah satu faktar yang ikut menghambat proses penyelesaian masalah pencemaran laut Timor ini diduga karena Jakarta menolak permintaan PTTEP Australasia untuk melakukan pembicaraan langsung dengan YPTB dan masyarakat korban di NTT serta semua stakeholders yang ada di NTT.

\"PTTEP Australasia dan Pemerintah Australia menyadari bahwa dalam penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor ini pihak yang harus dilibatkan adalah YPTB karena YPTB adalah satu-satunya lembaga dari Indonesia yang sah mengajukan pengaduan secara resmi ke Komisi Penyelidik Montara yang dibentuk Pemerintah Australia,\" ungkap pemegang mandate hak ulayat masyarakat ada di Laut Timor ini.

Tak hanya itu, YPTB dan aliansinya Senator Rachel Siewert dari Partai Hijau Australia melalui Komisi Penyelidik Montara pun telah membuktikan secara ilmiah pada bulan Februari 2010. \"Contoh tumpahan minyak yang ditemukan di perairan Indonesia 95 persen sama persis dengan yang dimuntahkan dari lading Montara. Tidaklah berlebihan dengan bukti dan fakta yang ada ini saya menduga para elit birokrat di Jakarta yang terlibat langsung maupun tidak dalam penyelesaian petaka pencemaran Laut Timor ini memiliki agenda terselubung. Namun saya yakin ini tidak mungkin berhasil sebab mereka harus berhadapan dengan sebuah Negara maju yang namanya Australia dimana seluruh sistem Negara itu berjalan sempurna,” papar Ferdi. (aln/fmc)

No comments:

Post a Comment